Bukan Soal Mengampuni Pengemplang


UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yang taat. Bahkan menyakitkan. Benarkah demikian?

Sudah pasti TA tidak bisa dimaknai sesederhana itu. Program TA dimana juga tidaklah sebatas pengampunan (pengemplang) pajak. Memanglah juga akan ada implikasi dimana orangorang yang terlebih dulu mengemplang juga akan terampuni, yakni berkaitan denda serta pidana penghindaran pajak yang sudah dikerjakan.

Walau demikian untuk mereka yang sembunyikan uang atau harta yang datang dari tindak kejahatan atau korupsi, serta memanglah dapat dibuktikan sekian, tetaplah juga akan hadapi sistem hukum. Kerahasiaan data yang ditanggung dalam program ini, akan tidak menyingkirkan muatan pidana yang mungkin saja berkaitan dengan harta yang dilaporkan. Tapi itu masalah beberapa penegak hukum, bukanlah pegawai pajak.

Diluar gosip itu, sebenarnya program TA miliki tujuan perlu. Tujuan itu adalah pengembangan ekonomi nasional dalam periode menengah-panjang. Tujuan supaya perekonomian kita lebih mandiri. Bagaimana dapat?

Dengan TA, diinginkan beberapa orang yang sampai kini sembunyikan beberapa hartanya dimana juga juga akan memberikan laporan (deklarasi) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Untuk mereka yang mempunyai harta diluar negeri diinginkan untuk sekalian menariknya pulang (repatriasi).

Kita pasti jadi ajukan pertanyaan, kenapa orang ingin memberikan laporan uang/harta yang sampai kini disembunyikan? Bahkan juga memulangkan yang disimpan diluar negeri? Jawabnya simpel. Mulai September 2017 (untuk Indonesia : awal 2018) juga akan berlaku masa keterbukaan info perbankan di sebagian besar negara-negara didunia. Apa yang dimaksud automatic exchange of information (AEOI) juga akan berlaku. Negaranegara yang ikut serta, nanti tiap-tiap th. juga akan sama-sama bertukar info mengenai rekening orang asing maupun institusi yang berada di negara semasing.

Keterbukaan ini juga akan berlangsung juga di negara-negara tax haven, hingga jadi susah untuk siapapun untuk sembunyikan hartanya. Juga akan begitu susah juga untuk lakukan penggelapan pajak (tax evasion). Semuanya juga akan terang-benderang.

Dalam konteks program TA di Indonesia, daya tarik atau insentif agar orang ingin memberikan laporan, bahkan juga menarik harta yang diluar negeri adalah pada tarif tebusan yang juga akan dipakai rendah (murah). Tambah lebih rendah di banding tarif pajak resmi yang harus dibayar selewat masa pengampunan. Jadi, semakin lebih murah repatriasi dari pada sebatas deklarasi.

SASARAN UTAMA

Penerimaan pajak dari program TA untuk th. 2016 ini yang diprediksikan sebesar Rp165 triliun tidaklah tujuan intinya. Tujuan program TA adalah mudiknya harta bersih (net asset) serta terkerek naiknya basis pajak (tax base). Ada capital inflow yang besar, di dalam persaingan perebutan sengit negara-negara didunia dalam merebutkan sumbersumber dana, adalah keinginan paling utama.

Seberapa banyakkah sesungguhnya harta orang Indonesia yang ‘tersembunyi’ baik didalam ataupun (terlebih) diluar negeri?

Telah jadi rahasia umum kalau begitu banyak harta beberapa orang Indonesia yang ada diluar negeri. Tetapi, jumlah persisnya tak ada yang tahu. Satu estimasi mengatakan nilai yang sama dengan Product Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini. Berarti, nyaris US triliun! Fantastis, tapi itu bukanlah dibuat-buat. Kita gunakan akal sehat saja. Empat puluh th. lebih bangsa ini menggali sumber daya alam serta mengekspornya. Tetapi, kurang tampak atau terasakan hasil serta faedahnya didalam negeri. Jumlah devisa hasil export beragam komoditas sepanjang beberapa puluh th. juga tidak terlihat penting seperti harusnya. Ke mana saja uang itu? Gampang ditebak, pasti ‘lari’ ke luar negeri.

Lewat TA harta-harta ini diinginkan dapat kembali. Sekurang-kurangnya beberapa. Beragam instrumen investasi tengah disediakan Pemerintah dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menyimpan aliran dana yang juga akan deras. Dengan hal tersebut, keperluan kita juga akan dana untuk pembangunan infrastruktur yang senantiasa diimpikan, dapat tercukupi. Basis pajak juga automatis juga akan terdongkrak.

Selanjutnya, kita juga butuh tahu kalau dari sekitaran 120 juta orang angkatan kerja di Indonesia, yang miliki NPWP ada 29 juta. Dari jumlah itu cuma 10 juta yang mengemukakan laporan SPT pada 2015. Dari 10 juta laporan SPT itu juga cuma sekitaran 900. 000 orang yg tidak nihil, dengan kata lain membayar.

Tidaklah heran bila keseluruhan penerimaan pajak pendapatan (PPh) orang pribadi kurang dari Rp 10 triliun! Jumlah ini cuma sama dengan 0, 09% dari PDB Indonesia yang besarnya Rp 11. 500 triliun, serta cuma meliputi sisi kecil dari keseluruhan penerimaan PPh th. 2015 yang menjangkau Rp600 triliun atau 5% PDB. Banding umpamanya dengan Amerika Serikat yang keseluruhan penerimaan PPh menjangkau lebih dari 10% PDB, di mana beberapa besar (8%) adalah PPh orang pribadi. Jadi, jumlah PPh orang pribadi kita masihjauh dibawah potensinya. Walau sebenarnya, dengan 250 juta masyarakat, PDB per orang pada 2015 adalah Rp45 juta atau US. 500. Berarti, Indonesia bukanlah negara miskin.

Maka dari itu bukanlah hal aneh bila rasio pajak (keseluruhan penerimaan pajak dibagi PDB) Indonesia tidak sempat beranjak dari 11 atau 12%. Sebab, banyak masyarakat yang belum juga berperan serta sepatutnya dalam pembangunan lewat pajak. Sesaat di negara-negara tetangga di Asean, rasio pajak telah lama melampaui 15%.

Potensi besar dari penerimaan pajak kita yang belum juga terjamah berikut yang menginginkan direngkuh lewat program TA.

Jadi, program TA bukanlah untuk mengampuni pengemplang yang koruptor. Tapi untuk memakai seluruh sumberdaya yang dipunyai anak bangsa. Berikut peluang yang dapat dipakai oleh tiap-tiap orang Indonesia untuk berperan membuat perekonomian negeri. Sebab, akan tidak ada sekali lagi program TA di masa depan.

ROBERT A. SIMANJUNTAK
Guru Besar Fakultas Ekonomi serta Usaha Kampus Indonesia
Sumber: http://www.siamplop.net